Pendirian Badan Usaha

7:19 AM


Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Badan usaha di Indonesia dibangun untuk melakukan kegiatan bisnis. Dengan adanya badan usaha maka kegiatan bisnis dan roda ekonomi negara dapat terus berjalan dan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Badan usaha yang didirikan dapat memiliki jenis yang berbeda tergantung dari tujuan dari badan usaha tersebut, selain itu pendirian badan usaha harus melalui beberapa prosedur yang wajib dilakukan oleh pemilik badan usaha. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis badan usaha, proses pendirian badan usaha, dan dokumen yang wajib dilengkapi saat mendirikan badan usaha.


Dalam tugas kali ini, penulis diharapkan untuk mengetahui prosedur dalam pendirian badan usaha. Poin yang akan dibahas pada tulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Pengertian dan fungsi bisnis,
b. Contoh badan usaha dan syarat pendirian badan usaha tersebut,
c. Dokumen legal aspek pendirian perusahaan

A.      PENGERTIAN DAN FUNGSI BISNIS

Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan individu atau sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (create value) melalui sebuah penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan melalui transaksi.

Fungsi utama bisnis yaitu untuk menciptakan nilai suatu produk atau jasa dengan cara yakni :

  • Untuk mengubah bentuk bisnis(form utility), yang tidak lain dari fungsi produksi
  • Untuk memindahkan bentuk (place utility), atau fungsi dari distribusi
  • Bisnis bisa mengubah pemilikan (possessive utility), yakni fungsi penjualan
  • Bisnis mempunyai fungsi untuk menunda waktu kegunaan. (time utility), atau fungsi pemasaran

B.      CONTOH BADAN USAHA DAN SYARAT PENDIRIAN BADAN USAHA

Bentuk badan usaha yang utama adalah perusahaan perseorangan, persekutuan (firma dan CV), dan perseroan terbatas (PT). Pada tulisan ini, penulis akan membahas mengenai salah satu badan usaha yaitu perseroan terbatas (PT).
PT ( Perseroan Terbatas ), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha bersama yang memiliki modal terdiri dari saham -saham, dan pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham–saham yang dapat diperjual belikan, maka perubahan ke Pemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha, dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga perusahaan memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang di peroleh para pemilik obligasi, mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Adapun tahapan untuk mendirikan sebuah badan usaha perseroan terbatas (PT), antara lain :
1.      Tahap pengajuan nama
2.      Tahap pembuatan akta pendirian badan usaha
3.      Tahap pembuatan surat keterangan domisili perusahaan (SKDP)
4.      Tahap permohonan nomor pokok wajib pajak (NPWP)
5.      Tahap pengesahan anggaran dasar oleh Kemenkumham
6.      Tahap pengajuan surat izin dagang (SIUP)
7.      Mengajukan tanda daftar perusahaan (TDP)
8.      Tahap berita acara Negara Republik Indonesia (BNRI)

Dalam menyelesaikan semua tahapan diatas, diperlukan beberapa persyaratan formal yang diatur dalam Undang – Undang No. 40/2007 sebagai berikut :
1.      Pendiri minimal 2 orang atau lebih (Pasal 7 ayat 1)
2.      Akta notaris yang berbahasa Indonesia
3.      Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (Pasal 7 ayat 2 & 3)
4.      Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (Pasal 7 ayat 4)
5.      Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (Pasal 32 & 33)
6.      Minimal  1 orang direktur dan 1 orang komisaris (Pasal 92 ayat 3 & Pasal 108 ayat 3)
7.      Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.

Sedangkan syarat umum dalam pendirian badan usaha perseroan terbatas (PT) adalah sebagai berikut :
1.      Copy KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang
2.      Copy KK penanggung jawab (Direktur)
3.      Nomor NPWP penanggung jawab
4.      Pas photo penanggung jawab ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (berwarna)
5.      Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
6.      Copy surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepimilikan tempat usaha
7.      Serat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran
8.      Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar jakarta
9.      Kantor berada di wilayah perkantoran, plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman
10.  Siap di survey

C.      DOKUMEN LEGAL ASPEK PENDIRIAN PERUSAHAAN

Dalam mendirikan sebuah badan usaha dibutuhkan bermacam – macam dokumen. Dokumen-dokumen itu digunakan sebagai keabsahan dari perusahaan tersebut di mata hukum. Hal ini dilakukan untuk legitimasi dari perusahaan itu sendiri sehingga tidak banyak mendapatkan masalah pada kemudian hari.
Berikut ini adalah daftar dokumen - dokumen legal aspek yang dibutuhkan dalam mendirikan suatu perusahaan :

1.      SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP merupakan surat yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha dimana surat ini dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau wilayah domisili perusahaan tersebut. Surat ini berlaku selama perusahaan tersebut masih terus berjalan. SIUP dibedakan menjadi 3 golongan bedasarkan modal dan kekayaan perusahaan tersebut, yaitu :

  • SIUP Besar, untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan diatas Rp 10.000.000.000,-
  • SIUP Sedang, untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan diatas Rp 500.000.000,- (antara Rp 500.000.000,- sampai Rp 10.000.000.000,-)
  • SIUP Kecil, untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan sampai Rp 200.000.000,- (antara Rp 200.000.000,- sampai Rp 500.000.000,-)
Dalam pengurusan SIUP, dokumen yang dibutuhkan adalah :

  • Fotocopy akta notaris pendirian perusahaan (perusahaan perseorangan tidak perlu)
  • Fotocopy SK pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Fotocopy NPWP perusahaan
  • Fotocopy KTP pemilik / direktur utama / penanggung jawab perusahaan dan pemegang saham
  • Fotocopy SITU dari pemda setempat
  • Fotocopy KK jika pimpinan / penanggung jawab perusahaan adalah perempuan
  • Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan
  • Fotocopy surat kontrak / sewa tempat usaha / surat keterangan dari pemilik gedung
  • Fotodirektur utama / pimpinan perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
  • Neraca perusahaan
Contoh SIUP :


2.     NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari Wajib Pajak pada administrasi perpajakan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili Wajib Pajak. Fungsi NPWP sendiri adalah sebagai tanda pengenal atau identitas diri bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Untuk mengurus NPWP dibutuhkan dokumen - dokumen sebagai berikut :

Bagi Wajib Pajak orang pribadi usahawan :

  • Fotocopy KTP untuk WNI
  • Fotocopy Passport dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi WNA
  • Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa
Bagi Wajib Pajak badan usaha :

  • Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan terakhir / Surat Keterangan dari kantor pusat bagi BUT
  • Fotocopy KTP dari pengurus aktif (jika WNI)
  • Fotocopy Passport dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa dari pengurus aktif (jika WNA)
  • Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa 
Contoh dari dokumen NPWP adalah seperti berikut :


3.     IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

IMB adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan atau suatu tempat usaha tidak mengganggu tempat masyarakat sekitarnya yang dikeluarkan oleh Pemda melalui DPPK (Dinas Pengawasan Pembangunan Kota). Dokumen - dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan IMB diantaranya :

  • Denah gambar bangunan atau gambar teknik bangunan
  • Fotocopy KTP bagi pemohon perorangan
  • Fotocopy Akta Pendirian Usaha bagi pemohon berbadan hukum
  • Fotocopy Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
  • Izin Perubahan Penggunaan Tanah bagi statusnya tanah pertanian
  • Persetujuan tetangga sekitar untuk bangunan bertingkat, bentang panjang, bangunan usaha dan tempat ibadah
  • Izin Lokasi untuk bangunan usaha yang pemohonnya berbadan hukum
  • Rencana Biaya Bangunan (RBB)
  • Denah lokasi
Contoh dari dokumen IMB adalah seperti berikut :



4.     AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)

AMDAL merupakan hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelengaraan kegiatan usaha di Indonesia. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL diantaranya adalah :

  • Fotocopy NPWP
  • Fotocopy TDP
  • Fotocopy KTP wirausahawan / pemilik perusahaan
  • Fotocopy Akta pendirian perusahaan
  • Fotocopy SITU
  • Denah lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan
Contoh dari AMDAL, yaitu :


5.     SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu yang dikeluarkan oleh Pemda setempat (Kotamadya / Kabupaten) dan harus diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Untuk mengurus SITU memerlukan beberapa dokumen - dokumen diantaranya adalah :

  • Fotocopy KTP pemohon
  • Foto pemohon 3x4 sebanyak 2 lembar
  • Data lengkap pemohon yang sudah ditandatangani
  • Fotocopy SPPT PBB tahun terakhir
  • Fotocopy Akta Tanah
  • Fotocopy IMB (Untuk perusahaan besar dilampirkan peta situasi)
  • Fotocopy Akta Pendirian bagi perusahaan dan badan hukum
  • Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa atau Kelurahan dan Camat setempat
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga (izin tetangga) yang diketahui Kepala Desa atau Kelurahan dan Camat setempat
  • Berita Acara Pemeriksaan lokasi oleh Tim Periksa Tingkat Kabupaten bagi perusahaan yang tingkat gangguannya sangat besar atau tinggi
Contoh dari dokumen SITU adalah seperti berikut :


6.     TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

TDP merupakan daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan / badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Th 1982 tentang wajib daftar. Bedasarkan pasal 38 KUHD (Kitab Undang - Undang Hukum Dagang), akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negara sesuai dengan domisili perusahaan, kemudian diumumkan melalui Berita Negara. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan TDP adalah :

Untuk PT (Perseroan Terbatas), CV (Persekutuan Komanditer), Fa (Firma) dan Koperasi :

  • Formulir diisi lengkap
  • Fotocopy akta pendirian perusahaan
  • Fotocopy pengesahan akta dari Pengadilan Negeri setempat (PT tidak perlu)
  • Asli dan fotocopy pengesahan akta pendirian (CV, Firma dan Koperasi tidak perlu)
  • Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  • Fotocopy SITU
  • Fotocopy NPWP
  • Fotocopy SIUP
  • Fotocopy KTP
  • Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan
  • Fotocopy KTP penanggung jawab Koperasi
  • Bukti setor biaya administrasi
  • Fotocopy Passport jika pemilik WNA
Untuk PO (Perusahaan Perorangan) :

  • Formulir diisi lengkap
  • Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  • Fotocopy SIUP
  • Fotocopy KTP penanggung jawab
  • Fotocopy NPWP
  • Fotocopy SITU
Contoh dari dokumen TDP adalah seperti berikut :


7.     NRB (Nomor Rekening Bank)

NRB adalah nomor rekening dalam buku bank yang diberikan oleh bank untuk kepentingan segala transaksi keuangan usaha melalui bank. Berikut ini adalah dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan NRB diantaranya adalah :

  • Fotocopy KTP / SIM dari penanggung jawab / pemilik
  • Kartu contoh tanda tangan pimpinan perusahaan
  • Tanda setoran
  • Lembar Pemberian Setoran

 SUMBER :

 masrezaa.blogspot.com

  • Bitar. “Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Bisnis Beserta 5 Manfaatnya Secara Lengkap”. Dilihat 07 Oktober 2017. < http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-tujuan-dan-fungsi-bisnis-beserta-5-manfaatnya-secara-lengkap/ >.
  • Nauval, Dani. “Syarat Syarat Pembentukan Badan Usaha”. Dilihat 07 Oktober 2017. < https://davinnaufal.wordpress.com/2016/05/05/syarat-syarat-pembentukan-badan-usaha/ >.
  • Rizki. “Tugas Softskill Pengantar Bisnis Informatika Ke-1 Badan Usaha”. Dilihat 08 Oktober 2017. < https://rizkinovriansyah.wordpress.com/2015/10/18/pt-perseroan-terbatas/ >.
  • Eka, Oktarini. “Pendirian Badan Usaha”. Dilihat 07 Oktober 2017. < https://oktarinisi.wordpress.com/2016/11/12/tugas-softskill-surat-penting-pendirian-badan-usaha/ >.
  • “Contoh Dokumen Legal Aspek Pada Suatu Perusahaan dan Cara Mendapatkan Proyek Melalui Tender". Dilihat 08 Oktober 2017. < https://dzakirmomo.wordpress.com/2013/11/09/contoh-dokumen-legal-aspek-pada-suatu-perusahaan-dan-cara-mendapatkan-proyek-melalui-tender/ >.
  • “Dokumen Legal Aspek Pendirian Perusahaan”. Dilihat 08 Oktober 2017. < https://hokikurnia.wordpress.com/2013/10/15/dokumen-legal-aspek-pendirian-perusahaan/ >.

Share This Story

Tags: ,

You Might Also Like

0 comments

Give your comment here

Translate